Bandung Barat, 26 Agustus 2025 – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Proses yang melibatkan Badan Anggaran hingga persetujuan Dewan ini membawa hasil penting, terutama bagi ketercapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam Rancangan Perubahan APBD, total pendapatan daerah setelah revisi dipatok sebesar Rp3,45 triliun, turun sebesar 0,25 persen atau sekitar Rp8,91 miliar dari sebelumnya—namun PAD mencetak sejarah: untuk pertama kalinya menembus angka 12 digit, mencapai Rp1,033 triliun—naik signifikan dari Rp952,02 miliar sebelumnya . Kebijakan ini menunjukkan keberhasilan strategi fiskal yang semakin mandiri dan berbasis potensi lokal.
Sementara itu, belanja daerah meningkat menjadi Rp3,53 triliun, naik sekitar 2 persen atau Rp69,31 miliar dibandingkan sebelumnya . Kenaikan ini mengindikasikan alokasi yang lebih besar untuk sektor pelayanan publik, terutama kesehatan, infrastruktur, dan penyediaan kebutuhan masyarakat .
Menutupi selisih fiskal, pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024, memastikan struktur APBD tetap seimbang .
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyampaikan dengan penuh rasa syukur bahwa "Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menjelma menjadi jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, fasilitas kesehatan yang lebih ramah, lapangan kerja yang lebih luas, serta layanan administrasi yang cepat dan mudah diakses masyarakat." . Ia juga menekankan, "Beberapa penyesuaian ... merupakan cerminan semangat kebersamaan."
Menurut laporan media, penurunan total pendapatan sebesar Rp58,45 miliar lebih besar dari angka sebelumnya, yakni menjadi Rp3,40 triliun, dengan PAD naik sekitar Rp31,54 miliar—hasil dari optimalisasi pajak dan retribusi kesehatan—sementara belanja daerah meningkat Rp19,77 miliar . Terlepas dari perbedaan angka, arah fiskal tetap konsisten: menjaga keseimbangan dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
DPRD juga menyetujui rancangannya dengan fokus mendorong kemandirian fiskal dan memasifkan PAD agar tidak terlalu tergantung pada transfer dari pemerintah pusat .
Refleksi dan Harapan
Hasil revisi APBD 2025 menjadi tonggak penting bagi Bandung Barat. Melalui sinergi cermat antara eksekutif, legislatif, dan peran aktif masyarakat, struktur anggaran kini lebih berdaya, transparan, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Target ke depan: memperkuat kolaborasi, memperluas basis PAD, dan menjadikan setiap rupiah sebagai wujud nyata pelayanan.
Dengan demikian, perubahan APBD 2025 bukan sekadar angka—melainkan komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang lebih adil, inklusif, dan mandiri. (As.ker)