BANDUNG BARAT RIN - Kebijakan rotasi dan mutasi 14 pejabat eselon II oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, sedang menuai polemik dan sorotan tajam dari publik. Keputusan ini dinilai janggal dan sarat akan kepentingan politik, memicu kekhawatiran tentang masa depan birokrasi di Kabupaten Bandung Barat.
Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa kebijakan ini tidak mencerminkan meritokrasi. "Kalau begini terus, bisa-bisa Bandung Barat rungkad," ujar seorang aktivis yang enggan disebutkan namanya, merujuk pada potensi kekacauan akibat penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi.
Kerusakan Infrastruktur Hingga Kesenjangan Ekonomi Jadi Sorotan
Di tengah polemik ini, masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk lebih fokus pada isu-isu mendesak. "Lihat saja jalan rusak parah di Lembang yang sampai viral karena ditanami pohon pisang," tegas aktivis tersebut, mengkritik kurangnya perhatian terhadap masalah infrastruktur yang vital.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya kekosongan di beberapa posisi kepala dinas. Hal ini dinilai menghambat kinerja pemerintah dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan manajemen internal.
Tuntutan Keadilan dan Proses yang Objektif
Kritik juga datang dari organisasi masyarakat yang menilai rotasi kali ini tidak adil. Menurut mereka, pejabat berprestasi justru dipindahkan ke posisi non-strategis, sementara pejabat bermasalah tetap dipertahankan. "Pejabat dari OPD tipe A malah dilempar ke OPD tipe C. Terlihat loncat-loncat dan tidak masuk akal," kata salah satu ketua organisasi masyarakat.
Mereka mendesak agar penempatan jabatan harus berdasarkan rekam jejak, latar belakang pendidikan, dan hasil evaluasi kinerja yang objektif. Hal ini penting untuk menjaga sistem karier ASN yang jelas dan terukur.
Sekda Ade Zakir disebut-sebut sebagai aktor utama di balik kebijakan kontroversial ini. Publik mempertanyakan perannya dalam menjaga sistem birokrasi yang sehat dan bebas dari intervensi politik.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait tuduhan tersebut. Publik berharap adanya klarifikasi dan evaluasi menyeluruh agar polemik ini tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
(Lilis).