CIMAHI -22 Oktober 2025, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dede Latif, memanfaatkan momentum peringatan Hari Santri Nasional (HSN) untuk mendorong Pemerintah Kota Cimahi agar segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) atau peraturan wali kota (Perwal) tentang fasilitasi pondok pesantren.
Dalam pernyataannya, Dede Latif yang mengaku sebagai santri yang berdakwah dalam "thariqah politik" ini menyampaikan apresiasi mendalam atas pengakuan negara terhadap peran santri. Ia menyoroti hadirnya regulasi penting di tingkat nasional berkat perjuangan santri di legislatif.
"Kami mengapresiasi perjuangan para santri di legislatif negara hadir sejak tahun 2015 dengan pengakuan Hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015," ujar Dede Latif.
Selain itu, ia juga mengapresiasi lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pondok Pesantren.
Atas dasar pengakuan dan regulasi di tingkat pusat tersebut, Dede Latif mendesak Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn.) Ngatiyana, untuk mengambil langkah konkret di tingkat daerah.
"Oleh karena itu, saya sebagai santri yang ditugaskan di legislatif mendorong kepada Wali Kota Cimahi Pak Letkol (Purn.) Ngatiyana untuk membuat peraturan atau Perwal tentang fasilitasi pondok pesantren," tegasnya.
Dede Latif juga memuji karakter santri di Cimahi yang ia sebut sebagai santri yang mandiri, sabar, dan tidak menggantungkan diri kepada pihak manapun. Menurutnya, meskipun mandiri, santri di Cimahi tetap berkontribusi besar kepada Pemerintah Kota Cimahi melalui pendidikan karakter khas pondok pesantren.
"Hidup santri! Santri di Cimahi masih seperti dulu, santri yang mandiri, santri yang tidak menggantungkan diri kepada pihak manapun. Mereka juga seorang santri yang tetap berkontribusi kepada pemerintahan Kota Cimahi lewat pendidikan karakter khas pondok pesantren," tutupnya.
AS