Bandung Barat Rintis Transformasi Olahraga Berbasis Data Lewat Indeks Pembangunan Olahraga

Bandung Barat, 16 Desember 2025 – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara resmi mengawali langkah monumental dalam transformasi pembinaan olahraga daerah. Inisiasi ini ditandai dengan pelatihan pendataan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), sebuah instrumen baru yang akan menjadi dasar kebijakan olahraga di masa depan.

Pelatihan yang diselenggarakan di Bandung Barat ini melibatkan sekitar 200 perwakilan dari seluruh desa dan kecamatan di KBB. Acara ini menjadi sarana sosialisasi intensif mengenai IPO, yang dijelaskan oleh Edward T. Panjaitan dari Kemenpora sebagai ‘rapor’ untuk mengukur capaian pembangunan olahraga daerah. Kabupaten Bandung Barat tercatat sebagai daerah yang baru pertama kali menginisiasi pengukuran komprehensif ini.

Kepala Bidang Dispora KBB, Erwin Muliawan, menekankan pentingnya akurasi data yang bersumber langsung dari tingkat desa.

"Kami libatkan perangkat desa agar mereka paham cara menyusun data yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu inti kegiatan ini," ujar Erwin.

Data yang terkumpul nantinya akan diintegrasikan ke dalam Sistem Kobra yang telah dimiliki KBB, mencakup inventarisasi sarana prasarana, data atlet, hingga cabang olahraga yang berkembang. Keterlibatan pemerintah desa disebut sebagai kunci utama kesuksesan pendataan karena sebagian besar data dasar bersumber dari tingkat bawah.

Pengukuran IPO secara resmi direncanakan mulai tahun 2026 dengan menggunakan metode sampling. Dispora KBB menargetkan 40 desa dari total 165 desa yang ada di KBB akan dipilih sebagai sampel. Setiap desa sampel akan melibatkan sekitar 30 responden acak.

Pengumpulan data akan bersifat multidimensi, mencakup:

 * Pengukuran antropometri

 * Pengisian angket

 * Tes kebugaran

 * Inventarisasi anggaran dan prestasi olahraga

Selain itu, program penjaringan bakat seperti Kejuaraan Antar Kampung (Tarkam) akan terus didorong sebagai wadah pendukung data.

Langkah KBB ini memiliki landasan hukum yang kuat, termaktub dalam UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Perpres No. 12 Tahun 2025. Pengukuran IPO juga selaras dengan prioritas nasional, yaitu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan implementasi sistem data yang terintegrasi dan berkelanjutan ini, KBB berharap kebijakan olahraga ke depan tidak hanya fokus pada pengejaran prestasi atlet semata. Harapan utamanya adalah peningkatan kualitas hidup dan kebugaran masyarakat secara luas. Dukungan penuh dari seluruh unsur pemerintah daerah akan menjadi penentu kelancaran proses transformasi ini.

Asep Salman