Bandung Barat, 15 Desember 2025 — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) secara resmi membuka Pekan Panutan Pajak Daerah 2025 dalam sebuah seremoni di Hotel Novena Lembang. Acara ini menandai dimulainya strategi jangka panjang Pemkab KBB untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kesadaran, transparansi anggaran, dan modernisasi layanan perpajakan.
Pekan Panutan Pajak yang dihadiri oleh Bupati Jeje Ritchie Ismail, Ketua DPRD, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, hingga perwakilan dunia perbankan, ini ditekankan sebagai bagian integral dari upaya Pemkab dalam membangun kemandirian fiskal.
Dalam sambutannya, Bupati Jeje Ritchie Ismail menggarisbawahi peran krusial pajak daerah. Ia menegaskan bahwa dana pajak yang terkumpul merupakan sumber utama pembiayaan untuk pembangunan vital, termasuk infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan layanan kesehatan.
“Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari setiap rupiah pajak yang dibayarnya. Kami ingin membayar pajak tumbuh menjadi sebuah kesadaran dan kebanggaan bersama,” ujar Bupati Jeje, menekankan pentingnya siklus timbal balik antara kewajiban warga dan pelayanan pemerintah.
Pemkab KBB menjalankan strategi optimalisasi penerimaan pajak melalui dua fokus utama:
Membangun Kepatuhan Sukarela melalui Akuntabilitas: Bupati Jeje menjamin bahwa setiap pajak yang dihimpun akan dialokasikan ke program pembangunan yang dampaknya nyata dirasakan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan teori bahwa transparansi alokasi anggaran dan kualitas pelayanan pemerintah berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak.
Mempermudah Pembayaran dengan Kanal Digital: Pemkab KBB berkomitmen memperluas kanal pembayaran untuk menghilangkan kerumitan birokrasi. “Tanpa perlu antre di kantor, tanpa harus bawa berkas tebal. Cukup melalui ponsel atau agen terdekat,” kata Bupati Jeje, sambil mendemonstrasikan proses pembayaran digital yang dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari program layanan jemput bola yang sebelumnya telah sukses dijalankan Bapenda KBB di tingkat kecamatan.
Upaya ini telah membuahkan hasil konkret. Hingga pertengahan Februari 2025, realisasi penerimaan pajak daerah KBB telah mencapai Rp89,75 miliar, yang setara dengan 12,10% dari target tahunan sebesar Rp741 miliar. Sektor-sektor yang menjadi andalan penerimaan meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Restoran.
Plt. Kepala Bapenda KBB, Rini Sartika, menjelaskan bahwa Bapenda mengelola total 12 jenis pajak daerah, mulai dari pajak hotel dan restoran hingga pajak reklame dan PBB. Meskipun menghadapi tantangan nasional seperti keterbatasan SDM dan rendahnya kepatuhan, fokus utama mereka tetap pada sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.
Pekan Panutan Pajak 2025 menandai pergeseran signifikan dari metode pemungutan yang bersifat instruktif menjadi pendekatan kemitraan dengan wajib pajak.
Jika strategi kemudahan layanan digital dan transparansi alokasi anggaran ini dipertahankan secara konsisten, peningkatan PAD yang stabil diprediksi akan memperkuat kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri.
“Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak akan menentukan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat,” tutup Rini Sartika. Inisiatif ini, menurutnya, adalah tentang membangun fondasi keuangan daerah yang kokoh untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di masa depan, melebihi sekadar memenuhi target tahunan.
Asep Salman