CIMAHI - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa, M.Si., menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif harus menjadi budaya kerja yang konsisten guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam kunjungannya ke Citeureup, Kota Cimahi, pada Senin (26/1/2026), beliau menyatakan bahwa pengawasan bukan sekadar prosedur formal, melainkan instrumen strategis untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Buky berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Selain menyoroti aspek birokrasi, Buky Wibawa juga mendorong penguatan partisipasi publik sebagai kontrol sosial yang konstruktif. Menurutnya, keterbukaan informasi dan ruang komunikasi yang lebar bagi warga akan memperkuat akuntabilitas pemerintah.
Kehadiran DPRD secara langsung di tengah masyarakat diharapkan mampu menyerap aspirasi riil yang sering kali tidak tersampaikan secara formal, sehingga pembangunan daerah menjadi lebih tepat sasaran dan akuntabel.
Dalam pertemuan tersebut, warga Citeureup memanfaatkan momen untuk menyampaikan aspirasi mendesak terkait infrastruktur, khususnya pembangunan jembatan permanen penghubung Citeureup-Cibabat. Warga mengeluhkan kondisi jembatan kayu yang ada saat ini karena dianggap membahayakan keselamatan anak-anak sekolah, terutama saat musim hujan.
Menanggapi hal itu, Buky berkomitmen untuk mengawal aspirasi tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait demi menjamin keamanan dan kelancaran aktivitas ekonomi serta pendidikan masyarakat setempat.
AS