CIMAHI, RIN - Berbanding lurus dengan keputusan yang diambil Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI yang walk out dari sidang paripurna DPR RI lalu, terkait penolakan atas kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Cimahi menyatakan hal yang sama, yaitu menolak kebijakan pemerintah pusat, khususnya ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo, untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD PKS Kota Cimahi yang juga anggota DPRD Kota Cimahi FPKS Wahyu Widyatmoko, saat Jumpa Pers yang digelar di Sekretariat DPD PKS Kota Cimahi Jln. Kamarung No.6, Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Kamis (8/9/2022).
Wahyu yang didampingi oleh Reza Mahdi Sekretaris DPD PKS Kota Cimahi, dan Deni Darmawan Bendahara Umum DPD PKS Kota Cimahi, serta Kania Intan Puspita Ketua Bidang Humas DPD PKS Kota Cimahi yang juga anggota DPRD Kota Cimahi dari FPKS menyatakan,
"Kami DPD PKS Kota Cimahi, DPD PKS se Indonesia, menyatakan sikap menolak atau menginginkan agar pemerintah pusat supaya MEMBATALKAN kenaikan harga BBM bersubsidi," ungkapnya.
Menurutnya, dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, sangat luar biasa. Karena, belum lama ini masyarakat sudah melalui masa pandemi hampir 2 tahun, dan itu sudah berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat terutama masyarakat kecil.
"Dengan adanya pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi, tentunya ini mempengaruhi harga harga komunitas yang lainnya," lanjut Wahyu.
Dikatakannya kembali, bahwa beberapa elemen masyarakat melakukan hal yang sama, seperti mahasiswa, forum, LSM, dan kalangan lainnya, melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini, karena sangat memberatkan dan berpengaruh terhadap ekonomi mereka sehari-hari.
Selain itu, "Daya beli masyarakat akan menurun, dan tentunya akan bertambah angka kemiskinan yang ada di negara kita," terang Wahyu.
Untuk itu, PKS mengajukan beberapa usulan kepada pemerintah pusat yaitu ; Pertama, menunda pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), karena mengeluarkan anggaran dari APBN yang sangat besar.
Kedua, menunda proyek pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta yang saat ini masih berlangsung dan membutuhkan anggaran yang sangat besar juga serta akan membebani APBN.
"Berdasarkan usulan-usulan tersebut diatas, seandainya itu bisa ditunda, ini bisa digunakan sebagai pengganti subsidi daripada BBM bersubsidi tersebut," jelas Wahyu.
Selanjutnya, "Penolakan serentak DPD PKS se Indonesia, akan disampaikan ke fraksi DPRD termasuk di DPP kami, dan kami juga akan memerintahkan FPKS Kota Cimahi untuk meminta kepada Ketua DPRD, dalam hal menyatakan sikap sebagai lembaga DPRD Kota Cimahi untuk menolak ataupun membatalkan subsidi kenaikan BBM bersubsidi tersebut," terangnya kembali.
Dijelaskan Wahyu, sudah banyak laporan yang masuk dari perwakilan PKS di setiap dewan pimpinan ranting, tentang banyaknya keluhan atas kenaikan harga BBM ini.
"Seperti, setiap membeli BBM yang ada di SPBU, antrian panjang yang mengular di sepanjang jalur BBM bersubsidi," tuturnya.
Terkait dengan pengganti kenaikan harga BBM yang akan diganti dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), pihaknya tidak menyetujui hal itu. Karena, menurut Wahyu, BLT tersebut terkadang tidak tepat sasaran.
"Intinya kami DPD PKS Kota Cimahi dan DPD PKS se Indonesia menuntut pembatalan atas kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, karena sangat memberatkan masyarakat terutama masyarakat kecil, dan kami akan giring hal ini sampai kepada putusan," tegasnya. (Sinta)