BANDUNG BARAT — 31 Juli 2025. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmennya untuk mencapai kemandirian fiskal. Strategi ini memadukan kebijakan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini tercermin dalam Rapat Paripurna DPRD KBB yang mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menjelaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Setiap rupiah yang direncanakan harus menjawab kebutuhan masyarakat, terasa manfaatnya secara nyata, merata, dan menyentuh akar rumput,” ujarnya. Bupati Jeje juga menekankan pentingnya efisiensi belanja dan memastikan program-program pemerintah sejalan dengan visi pembangunan KBB yang “AMANAH”.
Proses penetapan KUA-PPAS 2025 merupakan hasil sinergi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kolaborasi ini menjadi fondasi bagi kebijakan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, seperti perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
Tantangan dan Strategi Peningkatan PAD
Di sisi lain, KBB menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan PAD untuk menopang ambisi pembangunan. Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi K., mengakui adanya tren positif PAD, tetapi juga mengakui tantangan untuk mencapai target Rp1 triliun pada tahun 2026. Menurut Mahdi, hambatan utama datang dari kondisi ekonomi nasional yang belum stabil dan regulasi dari pemerintah provinsi, khususnya terkait perizinan sektor pariwisata.
Mahdi menyoroti pentingnya penegakan aturan untuk mengoptimalkan PAD. Ia mendorong pengusaha tambang untuk segera mengurus perizinan dan mengajak pengelola kawasan komersial, seperti Kota Baru, untuk berkontribusi lebih maksimal melalui retribusi. “Kami pastikan tidak ada yang dipersulit,” kata Mahdi, menekankan iklim investasi yang lebih transparan.
Pendekatan holistik pemerintah daerah, yang menggabungkan efisiensi belanja dengan optimalisasi pendapatan, terbukti dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan jangka panjang KBB dalam mewujudkan kemandirian fiskal akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, sinergi lintas sektor, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
Komentar
Posting Komentar