BANDUNG BARAT RIN — Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, hari ini secara resmi mengumumkan pembatalan kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat yang sebelumnya telah ditetapkan. Keputusan ini diambil sebagai langkah nyata untuk memprioritaskan alokasi anggaran daerah bagi program-program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat luas.
Pembatalan ini dilakukan setelah Bupati Jeje melalui kajian mendalam terhadap kebijakan tersebut, serta menimbang aspirasi masyarakat dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Kenaikan tunjangan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.223-Setwan/2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan dan Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 kini resmi dibatalkan.
Dalam pernyataannya, Bupati Jeje menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas fiskal dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran.
“Secara prinsip, saya sepakat bahwa anggaran daerah harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Bupati Jeje. “Oleh karena itu, alokasi anggaran harus berfokus pada program-program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat.”
Meskipun keputusan mengenai tunjangan DPRD merupakan pembahasan rutin yang dilakukan setiap tahun, Bupati Jeje memastikan bahwa proses kajian untuk kebijakan ini telah berjalan secara transparan dan berlandaskan pada kepentingan publik. Ia juga menegaskan bahwa kenaikan tunjangan tersebut belum sempat dijalankan.
Keputusan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang amanah, di mana alokasi anggaran harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat di atas kepentingan lainnya.
“Bandung Barat berbenah, Bandung Barat AMANAH,” tutup Bupati Jeje.
(Dania).