Bandung Barat, 19 Oktober 2025 – Proyek pembangunan infrastruktur drainase di Desa Sukamulya, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menjadi sorotan tajam publik dan media setelah dikerjakan tanpa memasang papan informasi proyek. Situasi ini menimbulkan dugaan kuat adanya "proyek siluman" karena melanggar prinsip transparansi anggaran negara.
Pekerjaan yang berlokasi di Jalan Cicangkang, Desa Sukamulya, telah berlangsung, namun tidak ditemukan satu pun papan informasi yang seharusnya memuat detail penting seperti volume pekerjaan, nilai pagu anggaran, sumber dana, dan identitas kontraktor pelaksana (PT/CV).
Kondisi ini jelas bertentangan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 (yang diperbarui melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut secara tegas mewajibkan setiap proyek yang dibiayai oleh anggaran negara untuk memasang papan informasi proyek guna menjamin akuntabilitas dan keterbukaan.
Kepala Desa Sukamulya, Cecep Heru Kurnia, saat dimintai keterangan di lokasi, mengakui bahwa pihaknya tidak memegang detail pelaksanaan proyek tersebut.
"Kami hanya penerima manfaatnya saja, karena ini merupakan realisasi hasil Musrenbang, sehingga dikerjakan oleh dinas, bukan oleh desa," ujar Cecep.
Ia menambahkan bahwa ia tidak mengetahui secara rinci mengenai nama perusahaan pelaksana, volume pekerjaan, maupun besaran anggaran yang digunakan, namun hanya meminta agar tenaga kerja diambil dari masyarakat setempat.
Pelanggaran ini bukan hanya sekadar kelalaian administrasi, tetapi juga mencederai hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana publik. Dikhawatirkan, ketiadaan papan informasi dapat membuka ruang bagi potensi penyimpangan dan kurangnya kualitas dalam pekerjaan.
Masyarakat dan media mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat segera mengambil tindakan, menghentikan sementara pekerjaan, dan memberikan penjelasan resmi serta detail proyek secara terbuka. Transparansi adalah kunci utama dalam pengelolaan proyek infrastruktur yang menggunakan uang rakyat.
Artikel ini bersumber dari Secondnewsupdate. Co.id