Bandung barat, 5 November 2025 - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat tata kelola administrasi kependudukan di tingkat desa, dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pelayanan Administrasi Kependudukan tingkat desa di Lembang Asri Resort, 4-5 November 2025. Kegiatan ini diikuti 181 peserta, terdiri dari 165 calon petugas registrasi desa yang mewakili setiap desa, ditambah 16 petugas dari 16 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, dalam sambutan penutupan acara, menegaskan bahwa pembentukan petugas registrasi desa merupakan langkah strategis mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. "Masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses dokumen kependudukan karena jarak jauh dan perlu ongkos lagi. Dengan adanya petugas registrasi ini, masyarakat terjauh di Kecamatan Rongga tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mengakses layanan. Ini adalah salah satu visi misi saya sebagai bupati bersama Bapak Asep Ismail sebagai wakil bupati," ujarnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Dr. Drs. H. Hendra Trismayadi, dalam paparannya menyatakan bahwa tujuan bimtek ini adalah membekali petugas dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam tugasnya secara profesional. Petugas registrasi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang ramah dan akurat dalam proses pencatatan dokumen kependudukan masyarakat.
Materi bimtek yang disampaikan mencakup beberapa kebijakan baru administrasi kependudukan, termasuk pergeseran dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif, KTP elektronik yang berlaku seumur hidup, pelayanan administrasi kependudukan yang gratis, hingga layanan digital seperti tanda tangan elektronik dan pencetakan dokumen mandiri. Para petugas registrasi desa dipandang sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat terkait dokumen kependudukan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai instansi, termasuk guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta perwakilan dari Disdukcapil Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, dan Garut yang telah lebih dulu menerapkan sistem petugas registrasi desa.
Bupati Jeje menekankan pentingnya koordinasi, konsolidasi, dan kerja sama antara semua pihak terkait. Ia mengungkapkan rencana mengalokasikan anggaran di tahun 2026 untuk memberikan stimulan atau uang lelah bagi para petugas. "Tadi saya sudah bincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Dukcapil, misalnya nantinya data kematian langsung di-input, jadi otomatis pemerintah bisa memberikan santunan ke rekening keluarga. Jadi datanya valid langsung dikerjakan," jelasnya.
Ia juga menekankan peran strategis petugas dalam membantu pemerintah mendapatkan data kependudukan yang akurat. "Semakin banyak masyarakat yang mempunyai dokumen resmi, semakin mudah bagi pemerintah dalam merencanakan program pembangunan dan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran," ujarnya.
Menutup acara dengan penuh semangat, Bupati Jeje membacakan pantun: "Pemandangan indah di Lembang Asri, angin gunung membawa sejuk suasana, dengan bimtek ini siap beraksi, untuk desa maju rakyat sejahtera."
AS