Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kegiatan Peningkatan dan Pemahaman Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Kuliner. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) KBB ini berlangsung di Lembang dan dihadiri sedikitnya 150 pelaku UMKM, termasuk anggota Tani Merdeka Indonesia (TMI).
Sejumlah pejabat hadir untuk memberikan dukungan penuh, di antaranya Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail, Anggota DPRD KBB Amung Ma’mur, Kepala Diskop UKM KBB Sri Dustirawati, Kepala Bidang UMKM Ujang Herman, Camat Lembang Bambang Eko, serta para pemateri Yani Suryani dan Wahid Nurjayan dari Forum UMKM KBB.
Dalam wawancaranya, Wakil Bupati Asep Ismail menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan kompetensi pelaku UMKM.
“Pemerintah Daerah Bandung Barat tentu memberikan dukungan penuh kepada para UMKM agar produk-produknya semakin meningkat kualitasnya dan lebih dikenal, bukan hanya oleh masyarakat Bandung Barat saja,” ujarnya.
Asep juga menyoroti capaian penting UMKM lokal yang telah menembus pasar internasional.
“Alhamdulillah, sudah ada produk kopi—Javahalu—yang masuk ke Korea dan beberapa negara di Asia. Ini bukti bahwa produk UMKM kita tidak kalah bersaing dengan para pengusaha besar,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menghadirkan fasilitas dan wadah yang memudahkan pemasaran produk UMKM. “Nanti akan kami sampaikan kepada Pak Kadis, dan kebetulan hadir Ketua Fraksi DPRD, agar legislatif turut mendorong perkembangan UMKM ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Diskop UKM KBB, Sri Dustirawati, memperkuat pernyataan tersebut dengan menyebut bahwa komoditas unggulan Bandung Barat telah memperoleh pengakuan global.
“Produk kopi Bandung Barat—mulai dari Javahalu, Javaprianga, hingga gula aren sudah diakui dunia. Bahkan gula aren kita telah sampai ke Busan, Korea Selatan,” ungkapnya.
Sri berharap kegiatan ini menjadi langkah awal menuju terbentuknya UMKM Development Center dan gerai pusat oleh-oleh Bandung Barat.
“Mudah-mudahan, dengan kehadiran Pak Wakil Bupati dan Komisi II DPRD, kebutuhan fasilitas seperti Pusat Layanan Terpadu UMKM bisa segera diwujudkan,” tuturnya.
Dukungan legislatif juga mengemuka melalui pernyataan Amung Ma’mur dari DPRD KBB.
“Prinsipnya, kami sejalan dengan Pak Kadis dan Pak Wakil Bupati. Yang utama adalah bagaimana meningkatkan UMKM agar bisa naik kelas,” ujarnya. Amung menegaskan bahwa komisi telah berulang kali mendorong pembentukan sentralisasi produk UMKM.
“Lokasinya masih harus didiskusikan bersama Pak Wakil Bupati dan tentu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, terutama di tahun 2026,” katanya.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang edukasi kewirausahaan, tetapi juga ruang konsolidasi lintas pihak untuk memperkuat daya saing pelaku UMKM kuliner di Bandung Barat. Dengan komitmen bersama pemerintah, legislatif, dan komunitas UMKM, harapan menghadirkan pusat pemasaran dan pendampingan UMKM kini semakin dekat menjadi kenyataan.
Asep Salaman