Bandung Barat - 24 Februari 2026. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Pemerintah Kecamatan Cililin menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Pertemuan yang berlangsung di Aula Kecamatan Cililin ini menjadi ruang krusial bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan pembangunan di wilayah mereka.
Mengusung tema "Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat," forum ini dihadiri oleh Camat Cililin Opa Mustopa S.H., Kepala Bapelitbangda Bandung Barat Eriska Hendrayana, Kapolsek Cililin AKP D.M.S. Andriani S, S.Pd., serta perwakilan Danramil, Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Cililin.
Camat Cililin, Opa Mustopa, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi dan keaktifan seluruh peserta. Ia menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan instrumen utama dalam menjaring aspirasi masyarakat demi kemajuan daerah.
"Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Musrenbang adalah instrumen usulan aspirasi masyarakat demi pembangunan daerah. Acara ini untuk mempertajam agar usulan lebih pas sesuai keperluan," ujar Opa Mustopa di hadapan para pemangku kepentingan.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Bandung Barat, Eriska Hendrayana, memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme seleksi usulan pembangunan. Beliau mengibaratkan proses ini sebagai sebuah kompetisi program yang harus disusun secara matang dan memenuhi prasyarat prosedur sebelum berlanjut ke tingkat kabupaten.
"Jadi sifat musrenbang itu adalah musyawarah di mana tidak harus disetujui. Tidak semua pengajuan kecamatan disetujui karena didasarkan oleh skala prioritas," tutur Eriska Hendrayana. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan tidak melulu bergantung pada Musrenbang, namun bisa diupayakan melalui jalur lain seperti Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan maupun rencana kerja dinas terkait.
Berdasarkan data usulan, pembangunan infrastruktur jalan desa mendominasi aspirasi warga Cililin. Sebanyak 31 poin usulan prioritas muncul dengan total pagu anggaran mencapai Rp14,54 miliar. Usulan tersebut mencakup perbaikan jalan di berbagai desa seperti Karanganyar, Mukapayung, hingga Nanggerang, serta dukungan dana bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pilkades Serentak 2027.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap rencana pembangunan tahun 2027 dapat lebih terukur dan menyentuh substansi kebutuhan warga, sejalan dengan visi "Amanah" (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis).
Asep Salman