PARONGPONG, 21 April 2026. Pemerintah Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, menggelar rapat koordinasi lintas sektoral terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa 21 April 2026, di Aula Kantor Kecamatan Parongpong. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimcam, tenaga kesehatan, pengawas sekolah, TP PKK, penyuluh KB, serta para pengelola Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG).
Rapat koordinasi digelar sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan, pengelola program, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan MBG berjalan optimal di wilayah Parongpong.
Camat Parongpong Agus Ganjar Hidayat menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarpihak. Menurut dia, pengelola SPPG perlu terbuka terhadap berbagai masukan demi peningkatan pelayanan.
“Selalu berkomunikasi, selalu berkoordinasi, selalu terbuka. Jangan sampai ada suatu peristiwa baru berkomunikasi,” ujar Agus dalam sambutannya.
Ia juga meminta seluruh pengelola tidak menutup diri terhadap kritik. Masukan dari masyarakat maupun institusi lain dinilai penting sebagai bahan evaluasi.
“Kalau ada masukan atau evaluasi jangan alergi, tetapi menjadi semangat untuk memperbaiki diri,” katanya.
Selain itu, Agus menekankan bahwa makanan yang diberikan kepada peserta didik harus benar-benar layak konsumsi. Distribusi juga diminta dilakukan tepat waktu agar tidak mengganggu jadwal belajar dan kualitas makanan tetap terjaga.
Dalam rapat tersebut, sejumlah peserta menyampaikan evaluasi lapangan. Pengawas sekolah dasar menyoroti perlunya variasi menu agar anak-anak tidak bosan. Menu yang monoton dinilai dapat menurunkan selera makan siswa.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas makanan agar tidak basi. Menurutnya, program dengan dukungan anggaran besar harus memberi manfaat nyata bagi siswa.
“Jangan sampai makanan basi, jangan sampai anggaran yang dikeluarkan jadi mubazir,” ujarnya.
Masukan serupa datang dari perwakilan TP PKK Desa Cihanjuang. Mereka meminta distribusi makanan tidak terlambat dan insentif kader diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kapolsek Cisarua Kompol Asep Yadi Yogaswara mengapresiasi koordinasi yang sudah berjalan di Kecamatan Parongpong. Ia menilai sinergi antarlembaga menjadi modal penting dalam menyukseskan program MBG.
“Kedepannya kita harus selalu berkoordinasi dengan semua pihak untuk program MBG,” katanya.
Dalam sesi presentasi, Agus Ganjar Hidayat memaparkan titik-titik kritis pelaksanaan MBG dari hulu ke hilir. Mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, pemorsian, distribusi, hingga penyajian di sekolah.
Bahan pangan, kata dia, harus berasal dari pemasok terpercaya dan dicek kualitasnya sejak awal. Penyimpanan juga harus memperhatikan suhu, kebersihan, serta pemisahan bahan mentah dan matang.
Pada tahap pengolahan, dapur diwajibkan menerapkan standar higiene dan sanitasi, termasuk penggunaan air bersih sesuai standar. Sementara pada tahap distribusi, kendaraan pengangkut harus bersih dan makanan dikirim sesuai jadwal.
Sekolah sebagai penerima akhir juga diminta melakukan pengecekan kondisi makanan, baik dari rasa, bau, warna, maupun kebersihan sebelum dibagikan kepada siswa.
Selain aspek gizi, rapat turut menyoroti dampak ekonomi program MBG. Dengan jumlah penerima manfaat yang besar di Kabupaten Bandung Barat, kebutuhan bahan baku dinilai dapat membuka peluang bagi petani, peternak, koperasi, serta pelaku UMKM lokal.
Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok pangan lokal. Desa-desa diharapkan dapat menjadi pemasok sayuran, telur, ayam, ikan, buah, dan kebutuhan pangan lainnya.
Rapat koordinasi di Parongpong menunjukkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan kerja sama banyak pihak. Tidak hanya soal menyediakan makanan, tetapi juga memastikan kualitas, ketepatan distribusi, pengawasan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat luas.
Asep Salman