Ragam Indonesia News Cimahi 10 Juni 2021
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum (Asminum) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tata Wikanta, yang hadir mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi Ngatiyana. Agenda pembahasan dalam kegiatan sosialisasi ini terkait Percepatan Penyusunan Regulasi, Sistem dan Kelembagaan sesuai Undang-Undan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2021 sebagai dasar percepatan pelaksanaan berusaha di Kota Cimahi. Adapun para pesertanya berasal dari kalangan dunia usaha se-Kota Cimahi
Membacakan sambutan tertulis Plt. Wali Kota, Tata Wikanta mengatakan, saat ini pemerintah pusat telah menyelesaikan sebanyak 51 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Hal mendasar yang diatur dalam peraturan pelaksanaan tersebut adalah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi, sejalan dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja. Hal itu akan dapat memperluas lapangan kerja baru, dan diharapkan akan menjadi upaya pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sedang dalam kondisi sulit sebagai akibat pandemi Covid-19.
“Sejalan dengan itu, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan upaya reformasi dan deregulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi. Dalam hal ini, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke basis risiko [risk based approach/RBA],” jelas Tata.
Ditambahkan Tata, diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah merupakan dasar kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan berusaha untuk menjaga kualitas perizinan berusaha, yang diselenggarakan mengunakan sistem informasi elektronik dari pemerintah pusat, dalam hal ini oss (online single submission).
“Atas dasar itu, dalam rangka memperoleh gambaran atau data dan informasi penanaman modal di Kota Cimahi, perlu adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha baik dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing,” terangnya.
Terakhir, Tata memaparkan, sesuai dengan peraturan Kepala BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, setiap penanam modal berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala. Mengingat pentingnya penyusunan LKPM ini, maka Pemerintah Kota Cimahi berusaha menindaklanjutinya dengan memberikan pemahaman terhadap kebijakan dan tata cara pengisian LKPM melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Disampaikannya, berdasarkan laporan dari DPMPTSP Kota Cimahi, diketahui bahwa hampir sebagian besar perusahaan di Kota Cimahi belum menyampaikan LKPM secara berkala.
“Hal ini kemungkinan adanya kekurangpahaman dalam pengisian laporan kegiatan penanaman modal [LKPM]. Oleh karenanya kami berharap agar para peserta dapat memanfaatkan kegiatan sosialisasi ini dengan sebaik mungkin agar kepatuhan dalam menyusun LKPM dapat meningkat ke depannya,” pungkas Tata.
Bertindak selaku narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut, Septiria Christina, STP., M.A.B. (Direktur Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Kementerian Investasi / BKPM, S. Halomoan Pakpahan, S.T., M.Si. (Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan Neni Rosdiani, S.H., M.Si. (Plt. Kasi Pemantauan dan Pembinaan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
Turut hadir secara langsung pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Achmad Nuryana dan Kepala DPMPTSP Kota Cimahi Hella Haerani beserta seluruh jajarannya.
Komentar
Posting Komentar