Ruas jalan di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat rusak parah. Warga protes karena sudah membayar pajak namun jalanan tak kunjung diperbaiki.
Warga pun meluapkan protesnya dengan menaburkan ikan di jalan berlubang dan mengambilnya lagi dengan alat pancing. Anak-anak juga diajak bermain di atas kubangan air hujan.
Warga menilai, Pemkab Bandung Barat tutup mata melihat jalanan yang rusak selama bertahun-tahun. Kondisi jalan yang rusak sangat mengganggu aktivitas warga terutama saat pengangkutan hasil pertanian.
"Aksi mancing ikan di jalan merupakan luapan emosi warga kepada pemerintah karena tidak peduli dengan infrastruktur jalan di wilayah ini," kata seorang petani sekaligus bandar sayuran, Asep Suwandi, Rabu (29/1).
Ia menuturkan, terdapat dua titik kerusakan parah jalan yakni di tanjakan Maribaya dan Kampung Cicalung. Akibatnya, jalur transportasi harus memutar lebih jauh sehingga memakan waktu dan ongkos lebih besar.
"Yang biasa mobil angkutan tiba di pasar jam 8 pagi sekarang molor lebih dari dua jam, apalagi di Lembang sering macet," ujarnya.
Selain itu, dampak lainnya adalah dikuranginya muatan lantaran kendaraan menjadi lebih gampang rusak serta sayuran rawan busuk karena lamanya pengantaran ke pasar.
"Paling membahayakan di jalur Maribaya, enggak lagi ada pengemudi mobil yang berani jalan menanjak. Turunannya juga curam jadi kendaraan rawan terperosok jurang," bebernya.
Asep mengatakan, ruas jalan terakhir diperbaiki sekitar tahun 2019 baik oleh pemerintah maupun swadaya warga. Pemerintah desa pun telah mengusulkan perbaikan jalan setiap tahun pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak 2022, namun tak pernah terealisasi.
"Saya juga selaku Kepala Dusun (Kadus) sering menerima protes dari warga, namun pihak desa tidak bisa berbuat banyak karena bukan kewenangannya," ungkapnya.
Warga lainnya, Hendi mengaku, semenjak jalan rusak, anak-anak sekolah jarang mau melintas karena jalanan menjadi becek. Agar aman saat berangkat maupun pulang sekolah, mereka terpaksa memutar lewat perkebunan warga.
"Warga kan sudah bayar pajak, tapi kalau telat harus didenda. Bahkan realiasi pajak dari desa besar tapi infrastruktur kok dibiarkan rusak," ucap Hendi.
(ASKER)
Komentar
Posting Komentar