Demokrat Gelar Pendidikan Politik di Bandung Barat, Dede Yusuf: Jangan Cuma Modal Baliho, Hadir dan Rasakan Manfaatnya oleh Warga!

Bandung Barat RIN– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Pendidikan Politik yang strategis untuk para kader. Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi, menekankan pentingnya penguatan pendidikan politik sebagai kunci kemajuan demokrasi di Indonesia.

Bertempat di Grand Hani Hotel, Lembang, pada Sabtu (09/08/2025), kegiatan ini dihadiri perwakilan kader dan ketua ranting desa se-Bandung Barat. Dede Yusuf, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, mengingatkan bahwa pendidikan politik adalah amanat undang-undang dan menjadi tugas utama partai politik.

“Pendidikan politik ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah wadah strategis untuk membekali kader dengan wawasan politik yang benar, mulai dari teknis, mekanisme, sampai dinamika pemilu,” ujar Dede. Ia menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk berdiskusi strategi politik yang tidak bisa dibahas di ruang publik.

Membangun Kekuatan dari Akar Rumput

Dede Yusuf menyoroti pentingnya setiap daerah pemilihan (dapil) memiliki setidaknya satu kursi legislatif. Ia mencontohkan Dapil Lembang dan Padalarang sebagai wilayah yang punya potensi besar jika dikelola dengan strategi tepat.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini juga menekankan perlunya komunikasi yang baik antara partai dengan penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Hal ini bertujuan agar kader memahami mekanisme kampanye, proses penghitungan suara, serta penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Lebih dari itu, Dede Yusuf menegaskan bahwa popularitas dan elektabilitas tidak ada artinya tanpa kedekatan langsung dengan masyarakat.

“Jangan menunggu momentum. Sapa masyarakat setiap saat. Politik itu bukan hanya soal baliho atau gambar, tapi soal hadir dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.

Lawan Politik Transaksional dengan Kepercayaan

Dalam kesempatan itu, Dede Yusuf juga mengecam praktik politik transaksional yang dinilai merusak kualitas demokrasi. Ia menyebut, Partai Demokrat berkomitmen untuk menekan praktik tersebut melalui revisi undang-undang pemilu, dengan mendorong pola kampanye yang lebih fokus pada interaksi dan kedekatan emosional dengan masyarakat, bukan iming-iming materi.

“Politik transaksional itu bahaya. Kalau masyarakat tidak merasakan kehadiran kita, jangan berharap dukungan. Popularitas penting, tapi yang utama adalah membangun kepercayaan,” pungkasnya.

Melalui pendidikan politik ini, Partai Demokrat di Bandung Barat berkomitmen untuk mencetak kader yang berkualitas dan mampu membangun kepercayaan masyarakat, bukan hanya sekadar mengandalkan popularitas dan janji-janji kosong.

(Red).