KBB Hindari Ricuh: Ruang Dialog Jadi Kunci Menyikapi Gelombang Demonstrasi Nasional”

Bandung Barat, RIN - 3 September 2025 - Di tengah gelombang demonstrasi dan kerusuhan yang melanda berbagai wilayah di Indonesia, Kabupaten Bandung Barat (KBB) memilih berdialog sehingga dapat meredakan ketegangan. Alih-alih terprovokasi, berbagai elemen masyarakat di KBB, termasuk DPRD, organisasi massa, mahasiswa, dan aparat keamanan, memilih jalur musyawarah untuk menjaga stabilitas dan mencari solusi bersama.

​Gelombang Protes Nasional dan Pemicunya

​Sejak 25 Agustus 2025, Indonesia dilanda gelombang demonstrasi yang menyebar ke 32 provinsi. 

​Protes ini berujung pada kerusuhan di beberapa kota besar. Di Jakarta, demonstran merusak fasilitas publik, sementara di Makassar, gedung DPRD bahkan dibakar hingga menelan korban jiwa. Komnas HAM melaporkan sedikitnya 10 orang meninggal dan ratusan luka-luka. Sebagai respons, pemerintah pusat mencabut tunjangan anggota DPR dan menangguhkan perjalanan dinas mereka. Namun, langkah ini dinilai belum cukup untuk memulihkan kepercayaan publik.

​Inisiatif Dialog di Bandung Barat

​Berbeda dengan daerah lain, DPRD KBB menginisiasi pertemuan dialog dengan berbagai perwakilan masyarakat pada 3 September 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh Kapolres Cimahi, TNI, pimpinan DPRD, serta perwakilan OKP, LSM, dan mahasiswa dari berbagai universitas. Mereka semua duduk bersama untuk menyampaikan aspirasi dan mencari jalan keluar dari krisis.

​Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyoroti kesenjangan sosial yang makin melebar, di mana anggaran daerah terasa tidak berpihak pada masyarakat miskin. Mereka menegaskan komitmen untuk menjaga KBB tetap kondusif, namun mendesak reformasi kebijakan yang lebih pro-rakyat. Senada dengan itu, kelompok guru yang tergabung dalam KiPAN menyuarakan keprihatinan atas rendahnya upah guru, yang kontras dengan tunjangan besar para pejabat. Pemuda Pancasila dan LAKI juga menyuarakan kekecewaan mereka atas kurangnya komunikasi dan menuntut birokrasi yang lebih efisien serta berpihak pada rakyat.

​Kesepakatan untuk Kondusivitas

​Merespons aspirasi yang disampaikan, pimpinan DPRD KBB menyambut baik masukan tersebut. Ketua DPRD, M. Mahdi, berjanji akan meneruskan usulan ke pemerintah pusat dan membahas persoalan lokal bersama pemerintah daerah. Wakil Ketua Asep Dedih menegaskan pentingnya pengawasan publik terhadap APBD dan berkomitmen mempercepat proses audiensi.

​Sebagai puncak pertemuan, semua pihak menandatangani Surat Pernyataan Sikap ya

ng berisi 10 poin penting. Dokumen ini menekankan komitmen bersama untuk menciptakan KBB yang harmonis, mengutamakan musyawarah, dan tidak terprovokasi oleh pihak luar. Mereka juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, percepatan reformasi birokrasi, dan alokasi APBD yang pro-rakyat. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa semua elemen di KBB siap menjadi garda terdepan untuk menjaga daerah dari segala bentuk anarkisme.

​Bandung Barat sebagai Model Solusi Damai

​Langkah yang diambil oleh Bandung Barat ini menjadi sebuah model inspiratif di tengah kekisruhan nasional. Alih-alih berujung bentrokan, KBB membuktikan bahwa dialog dan musyawarah bisa menjadi jalan efektif untuk mengatasi ketegangan sosial dan politik. Dengan duduk bersama, setiap pihak dapat menyuarakan kekhawatiran dan aspirasinya tanpa harus berhadapan secara fisik.

​Kisah Bandung Barat mengajarkan bahwa legitimasi, aspirasi, dan tanggung jawab konstitusional adalah kunci untuk meredam kekerasan. Masyarakat merasa didengarkan, lembaga perwakilan rakyat dapat berfungsi sebagai mitra yang dapat dikontrol. Di saat banyak daerah lain terluka karena kekerasan, Bandung Barat memilih jalan rekonsiliasi dan reformasi. Ini adalah bukti nyata bahwa di tengah krisis, selalu ada peluang untuk bersatu dan mencari solusi yang manusiawi dan damai. (As.ker)