Bandung Barat, RIN – Sebuah ironi pahit menyelimuti Desa Sariwangi, di mana pundi-pundi pajak kendaraan bermotor konon mencapai Rp4,9 miliar, namun jalan-jalan desa hancur lebur dan berlubang, menjadi jebakan bagi para pengendara. Pendapatan fantastis itu seolah menguap, meninggalkan warga dengan pertanyaan yang menggantung: ke mana larinya uang pajak yang mereka bayarkan?
Kondisi ini menciptakan jurang pemisah antara harapan warga dan kenyataan di lapangan. Saat para pemilik kendaraan dengan patuh membayar pajak, imbalan yang mereka dapatkan hanyalah jalanan rusak yang menghambat aktivitas sehari-hari dan mengancam keselamatan. Warga merasa diperas, membayar mahal untuk fasilitas yang tak pernah mereka nikmati.
Kades Sariwangi "Tuntut" Keadilan untuk Warga
Alih-alih membela diri, Kepala Desa Sariwangi, Eden Darmanah, justru berdiri di sisi warganya, melayangkan kritik tajam kepada birokrasi yang berbelit. "Dana pajak itu tidak setetes pun masuk ke kas desa. Itu semua disedot oleh kas negara dan pemerintah kabupaten," ungkap Eden dengan nada frustasi.
Eden menegaskan, desa hanya menerima sisa-sisa alokasi yang dijatahkan pemerintah pusat dan kabupaten. Ia menyebut proses perbaikan jalan sebagai "perjuangan berat" yang harus melalui birokrasi panjang, penuh dengan ketidakpastian, dan seringkali berakhir di meja pemerintah daerah tanpa kejelasan.
"Kami di sini yang langsung menghadapi keluhan warga setiap hari," tambahnya. "Saya sudah ajukan, sudah sampaikan, tapi kami hanya bisa menunggu dan berharap adanya kepastian dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kami tidak bisa memperbaiki jalan ini sendiri."
Pernyataan Eden menjadi tamparan keras bagi pemerintah di atasnya, menyoroti sistem yang tidak transparan dan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Ia berharap warga memahami, desa adalah korban dari sistem yang sama-sama mereka bayar. Pajak miliaran, jalan berlubang, dan birokrasi yang lamban adalah cerita nyata yang harus dihadapi Desa Sariwangi.
AS