Cimahi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dari Fraksi Gerindra, H. Bambang Purnomo, melayangkan kritik sekaligus pesan moral yang tegas terkait penggunaan anggaran dalam proses pembentukan peraturan daerah (Perda). Peringatan ini disampaikan dalam sebuah rapat paripurna DPRD Kota Cimahi yang sedang berlangsung serta menegaskan kembali tanggung jawab Wakil Rakyat dan Kepala Daerah terhadap "uang rakyat".
Dalam keterangannya, H. Bambang Purnomo menyoroti efisiensi program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang akan datang. Ia menyebutkan bahwa jumlah propemperda akan dikurangi dari sekitar 24 menjadi 16, yang terdiri dari 6 inisiasi Pemerintah Kota dan 10 inisiasi DPRD.
Sorotan Kegagalan dan Biaya Mahal
H. Bambang Purnomo mengungkapkan kekecewaan atas kinerja dewan di tahun-tahun sebelumnya. "Pada saat saya jadi pimpinan itu propemperda banyak yang tidak dilaksanakan dan banyak tidak selesai," ujarnya.
Ia menekankan bahwa kegagalan menyelesaikan satu Perda memiliki konsekuensi finansial yang besar karena biaya yang dikeluarkan adalah "uang rakyat". Menurutnya, proses panjang pembuatan satu Perda meliputi pembentukan panitia khusus (pansus), studi banding, kunjungan kerja (kungker), hingga penggunaan narasumber—dapat menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah.
"Kalau 16 ini sudah bisa habis berapa miliar? Ingat itu uang rakyat," tegasnya.
Pesan Moral: Dosa Jariah dan Tanggung Jawab Dunia Akhirat
Peringatan terberat yang disampaikan Bambang Purnomo adalah mengenai pertanggungjawaban moral. Ia meminta seluruh Anggota Dewan dan Walikota Cimahi untuk bekerja sama dengan Walikota yang baru dan menjalankan tugas dengan penuh integritas.
"Hati-hati loh ini uang rakyat, jangan sampai kita ini berdosa sama rakyat, dosa jariah," pesannya.
Ia meminta kepada semua unsur pimpinan dan anggota DPRD untuk melaksanakan tugas mulai detik ini dengan penuh rasa tanggung jawab "dunia akhirat", serta membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka adalah wakil rakyat yang sejati. Ia juga menyindir pandangan umum masyarakat agar dewan tidak hanya dianggap sebagai "dewan-dewan yang kerjaannya kungker saja."