Bandung Barat, [15 Desember 2025] – Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengambil langkah proaktif dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik di daerah. IWO-I KBB secara resmi mengajukan audiensi kepada Ketua DPRD KBB sebagai inisiatif membangun ruang dialog terbuka mengenai optimalisasi kinerja legislatif dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Ketua IWO-I KBB, Rushendi, menjelaskan bahwa audiensi ini didasari oleh niat membangun komunikasi terbuka, bukan sekadar bentuk kritik. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat dapat memahami peran vital DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“Dewan sudah bekerja, hanya saja belum semua tersampaikan ke masyarakat. Media ingin berperan sebagai penghubung agar kinerja tersebut bisa diketahui secara luas,” ujar Rushendi, menanggapi anggapan bahwa minimnya informasi seringkali disebabkan oleh belum maksimalnya pola publikasi.
Dalam agenda pertemuan, IWO-I secara khusus menyoroti efektivitas penggunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD KBB pada tahun anggaran berjalan. Rushendi menyampaikan bahwa pertanyaan masyarakat mengenai arah dan manfaat dana pokir kerap muncul, menandakan adanya harapan agar anggaran tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas publik.
laMelalui dialog ini, ia berharap DPRD dapat memberikan penjelasan yang transparan sekaligus memperlihatkan komitmen kuat terhadap pengelolaan anggaran yang efisien dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Rushendi lebih lanjut menegaskan pentingnya membangun hubungan antara DPRD dan media dalam kerangka kemitraan strategis. Ia memandang bahwa sinergi ini penting; legislatif membutuhkan media sebagai sarana penyebaran informasi kerja, sementara media memerlukan akses data dan keterangan resmi untuk menjamin pemberitaan yang akurat dan berimbang.
“Media bukan lawan, melainkan mitra dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sinergi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik,” tegasnya.
Selain isu transparansi anggaran, IWO-I juga mengangkat isu kepedulian sosial yang tumbuh dari swadaya masyarakat, seperti kegiatan berbagi kepada anak yatim, dan berharap aspirasi sosial ini mendapat perhatian serta dukungan dari DPRD maupun dinas terkait.
Menanggapi inisiatif ini, Ketua DPRD KBB menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari IWO-I. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif sangat terbuka terhadap kritik dan pengawasan, selama hal tersebut bertujuan untuk perbaikan pelayanan publik.
Terkait aspirasi, Ketua DPRD menjelaskan adanya kendala teknis akibat penerapan sistem administrasi baru yang mewajibkan penggunaan akun resmi pengusul, yang sempat menyebabkan tertundanya sebagian penyerapan aspirasi.
“Kami wakil rakyat, maka aspirasi masyarakat harus bisa dihimpun dan diperjuangkan. Sistem akan kami evaluasi agar tidak menyulitkan,” janji Ketua DPRD, mengupayakan penyederhanaan mekanisme agar penyerapan aspirasi kembali berjalan optimal.
Di akhir pertemuan, Ketua DPRD juga menyinggung adanya penyesuaian anggaran tahun 2026 dengan pengurangan sekitar 366 miliar rupiah. Meskipun demikian, DPRD berkomitmen untuk tetap mengawal program prioritas pembangunan agar berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
Asep salman