Bandung Barat – Dalam upaya meningkatkan standar profesionalisme dan legalitas dokumen pemerintahan, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Naskah Dinas. Kegiatan yang berlangsung di Gumilang Regency Hotel pada Rabu (17/12) ini bertujuan untuk menyeragamkan format dokumen resmi di lingkungan pemerintah daerah.
Sebagai fondasi hukum dari setiap kebijakan publik, kualitas dokumen administrasi dinilai krusial. Naskah dinas yang tidak baku atau salah format berisiko menimbulkan cacat administrasi yang dapat memengaruhi kredibilitas instansi di mata publik.
Asisten Administrasi Umum (Asisten 3) Setda KBB, Rini Sartika, selaku penanggung jawab kegiatan, menegaskan bahwa kerapian naskah dinas bukan sekadar urusan estetika. Menurutnya, dokumen resmi adalah wajah dari kualitas pelayanan pemerintah.
"Naskah dinas yang tertata rapi merupakan cerminan dari profesionalisme serta kualitas instansi pemerintah. Kita ingin memastikan bahwa setiap naskah memiliki keabsahan dan menjadi dokumen resmi yang sah secara hukum," jelas laporan panitia penyelenggara.
Menghadirkan Pakar dari Kemendagri
Bimtek ini diikuti oleh sedikitnya 40 pengelola surat dari berbagai bagian di lingkup Setda KBB. Untuk memastikan standar yang digunakan selaras dengan regulasi nasional terbaru, panitia menghadirkan narasumber ahli, Arief Rachman, S.STP., M.E., Analis SDM Aparatur Ahli Muda dari Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kemendagri.
Para peserta mendapatkan pendalaman materi mengenai:
* Penggunaan Tata Bahasa & Ejaan: Penerapan bahasa Indonesia yang baku dan tepat.
* Standar Format Terbaru: Penyesuaian regulasi terkini agar dokumen memiliki kepastian hukum.
* Mitigasi Resiko Administrasi: Menghindari kesalahan pengetikan atau format yang dapat memicu salah tafsir kebijakan.
Kegiatan yang didanai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Setda KBB Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan menjadi momentum transformasi administrasi di Bandung Barat.
Melalui tata naskah yang seragam dan profesional, Setda KBB optimis dapat mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan minim sengketa administratif. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian informasi kepada masyarakat luas melalui dokumen-dokumen yang kredibel.