CIMAHI, 27 April 2026 – DPRD Kota Cimahi menggelar agenda krusial dalam siklus pemerintahan daerah hari ini, Senin (27/4/2026). Bertempat di Gedung Paripurna, DPRD Kota Cimahi melaksanakan sidang paripurna dengan fokus utama pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, ini menjadi sorotan karena penekanannya pada fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Dengan kehadiran 37 dari 45 anggota dewan, sidang berjalan khidmat dan memenuhi kuorum.
LKPJ: Bukan Sekadar Formalitas
Dalam arahannya, Wahyu Widyatmoko menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif tahunan. Sebaliknya, dokumen ini merupakan cermin akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola roda pemerintahan sepanjang tahun 2025.
"LKPJ adalah potret nyata kinerja penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari urusan wajib, urusan pilihan, hingga tugas pembantuan. DPRD hadir untuk memastikan setiap rupiah dan program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Wahyu.
Mekanisme Check and Balance demi Pelayanan Publik
Sidang paripurna kali ini juga menjadi momentum bagi DPRD untuk menyampaikan catatan strategis sebagai bagian dari mekanisme check and balance. Wahyu menekankan bahwa catatan tersebut bersifat konstruktif, bertujuan agar Pemerintah Kota Cimahi dapat mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelayanan serta pembangunan di masa depan.
"Catatan strategis ini adalah wujud tanggung jawab moral kami kepada warga Cimahi. Kami mendorong pemerintah kota untuk bekerja lebih efisien dan transparan demi mewujudkan good governance," tambahnya.
Sinergi dalam Semangat Otonomi Daerah
Bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Wahyu mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi. Ia menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengawasan legislatif menjadi kunci utama keberhasilan.
Agenda sidang diakhiri dengan penyerahan keputusan dan catatan strategis DPRD kepada Wakil Wali Kota Cimahi. Harapannya, seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam pembahasan Pansus ini dapat ditindaklanjuti secara serius demi kesejahteraan masyarakat Cimahi yang lebih luas.
(Red).