CIMAHI – Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Cimahi untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam sidang tersebut, Wali Kota memaparkan capaian kinerja pemerintah daerah serta memberikan penjelasan mendalam mengenai posisi keuangan daerah, termasuk besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Dalam paparannya, Ngatiyana menegaskan komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari masyarakat. Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola dalam APBD 2025 merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami berupaya memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan tepat guna dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi. Laporan yang kami sampaikan hari ini adalah wujud nyata dari tanggung jawab kami kepada legislatif dan publik," ujar Ngatiyana di hadapan para anggota dewan.
Terkait dengan angka Silpa yang mencapai Rp743 miliar, Wali Kota menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil dari akumulasi kebijakan fiskal sepanjang tahun, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, serta penyesuaian anggaran yang dilakukan selama periode berjalan. Ia menekankan bahwa Silpa tersebut nantinya akan dialokasikan kembali untuk mendukung pembiayaan program prioritas di tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan ketentuan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Sidang Paripurna ini menjadi bagian dari tahapan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan selama satu tahun anggaran. Selain membahas capaian dan Silpa, sidang juga menjadi wadah bagi fraksi-fraksi di DPRD Kota Cimahi untuk memberikan catatan, saran, dan rekomendasi terkait perbaikan pelayanan publik serta percepatan pembangunan infrastruktur di Cimahi.
Pihak Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari anggota DPRD sebagai bagian dari perbaikan manajemen pemerintahan ke depan. Ngatiyana berharap sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat guna menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan penataan kota.
Setelah penyampaian laporan ini, tahapan selanjutnya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh badan anggaran dan komisi terkait di DPRD sebelum laporan tersebut secara resmi diterima sebagai dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran.
Editor: Aep Saripudin
Postingan
0 Komentar