Cimahi, RIN - Debat Publik Pertama untuk Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Cimahi 2024 di gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi bertempat di Auditorium Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), dihadiri tiga pasangan calon, Paslon Nomor Urut 1, Dikdik Suratno Nugrahawan – Bagja Setiawan, Paslon Nomor Urut 2, Ngatiyana – Adhitia Yudistira, Paslon Nomor Urut 3, Bilal Insan M. Priatna – Mulyana, pada hari Minggu, (27/10/2024)
Debat pertama mengusung tema dari masing-masing paslon diantaranya memaparkan program mereka mulai dari infrastruktur, aksesibilitas penyandang disabilitas, kesehatan, pendidikan, pengangguran, hingga kesenjangan ekonomi.
Soal kemiskinan misalnya, berdasarkan data BPS Kota Cimahi, persentase penduduk miskin di Cimahi pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,66 persen atau sekitar 31,6 ribu jiwa. Angka itu menurun 5,11 persen dari tahun sebelumnya.
Moderator menyampaikan pertanyaan soal strategi penanganan kemiskinan selama 5 tahun kedepan. Diawali dengan pasangan nomor urut 1 yang menekankan penanganan kemiskinan.
Berkenaan dengan kemiskinan Dikdik Paslon no urut 1 mengatakan, kami didalam menyelesaikan persoalan ini tentu saja akan memfungsikan semua urusan yang ada, tetapi itu semua berada dalam sebuah konsep penanggulangan kemiskinan secara konfrensif.
“Kita membagi menjadi tiga hal, yakni rescue, recovery dan redevelopment.
Ini semua kami coba di elaborasi menjadi beberapa program unggulan diantara lain berkenaan dengan bagaimana kita perlu membantu saudara kita yang tergolong miskin”, ucap Dikdik.
Dikdik terus memaparkan programnya, akan memberikan rumah yang layak huni, pemberian kesempatan untuk pekerjaan, pemberian beasiswa, pemberian modal kerja untuk yang memang beraktivitas di UMKM dan yang lainnya.
Sementara itu paslon no urut 3 Bilal Insan M. Priatna menjelaskan, penyebab utama ketimpangan menurut kami yaitu kemiskinan dan pengangguran, oleh karena itu kami meluncurkan program “itu bisa usaha”, ini ditujukan untuk UMKM karena UMKM sudah terbukti menjadi pondasi ekonomi kerakyatan terutama saat pandemi Covid, oleh karena itu perlunya pemberian fasilitas UMKM untuk naik kelas, seperti pemberian fasilitas kredit, bantuan pemasaran, bantuan pelatihan dan pembinaan yang di biayai oleh pemerintahan kota Cimahi.
“Saya mengusahakan, mengupayakan investasi di kota Cimahi masuk lebih besar dengan pemberian insentif insentif kepada investasi padat karya, oleh sebab itu perlunya kepastian hukum dan transparansi bagi investor agar mau masuk ke kota Cimahi, ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Paslon nomor urut 2 Ngatiyana dalam debat ini membahas permasalahan banjir Kota Cimahi, ia mengatakan “Banjir di Kota Cimahi menjadi persoalan yang sangat fatal, pertama bahwa Kota Cimahi beririsan dengan Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung barat tentunya harus ada kerjasama mengenai banjir dan harus ada MOU dalam penyelesaian banjir tersebut dengan cara komunikasi perihal pembebasan lahan dan solusi bagaimana dari hulu ke hilir agar tidak terjadi banjir” ujar Ngatiyana.
“Salah satu solusinya dengan membuat kolam retensi, kemudian pembebasan lahan untuk memperbesar saluran dan di wilayah perbatasan harus sama sama membebaskan lahan agar saluran air bisa mengalir ke hilirnya yaitu sungai Citarum”, paparnya.Sementara soal pendidikan, ketiga paslon tersebut rata-rata menyiapkan program memberikan beasiswa untuk pelajar berprestasi dan yang berasal dari kalangan tidak mampu. (AS)
Komentar
Posting Komentar