Bandung Barat, RIN - Kabupaten Bandung Barat resmi memulai proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 melalui acara Kick-Off Meeting yang digelar di Grand Ballroom Hotel Mason Pine, Kota Baru Bumi Parahyangan Padalarang KBB,pada 19 Desember 2024.
Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir, bersama jajaran staf pemerintah daerah,Dr.Hj.Rina Marlina kepala Bappelitbangda KBB,Aa Umbar,Desi Kepala cabang Bank Bjb,KBB Camat,Kepala Desa,tamu undangan dari kalangan pejabat pemerintah, TNI, dan Polri.
Untuk memperkaya diskusi, hadir pula tiga narasumber, yaitu Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si (Guru Besar IPDN Jatinangor), Ari Santoso (perwakilan Badan Gizi Nasional), dan Iendra Sofyan (Kepala Bappeda Kabupaten Bandung Barat).
Acara dimulai dengan penampilan seni budaya angklung yang memukau, dibawakan oleh siswa-siswi SMPN 2 Ngamprah KBB. Pagelaran budaya ini menjadi simbol kekayaan tradisi Kabupaten Bandung Barat yang terus dilestarikan. Selanjutnya, pembacaan doa dipimpin oleh Didin Saefudin, Kepala Seksi Bimas Islam KBB, sebagai bentuk harapan agar kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar.
Sambutan pembuka disampaikan oleh Dr. Hj. Rina Marlina, Kepala Bappelitbangda, yang mengupas berbagai poin penting terkait penyusunan RKPD. Ia menjelaskan dasar hukum pelaksanaan RKPD, urgensi penyelarasan program pusat dan daerah, serta integrasi visi dan misi kepala daerah terpilih.
Kebijakan RPJMD-Teknokratik 2025-2029, yang menjadi acuan utama, difokuskan pada transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, dan ketahanan sosial-ekologis untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam sesi pemaparan, Prof. Dr. Fernandes Simangunsong menyoroti potensi besar yang dimiliki desa-desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Ia menegaskan pentingnya memandang desa sebagai aset strategis, bukan sebagai masalah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa dapat diukur dari kelayakan bangunan, infrastruktur, serta kemampuan desa untuk mandiri secara ekonomi. “Jika ingin menang pemilu, kuasai desa,” ujar Prof. Fernandes, yang menekankan bahwa kemajuan desa membutuhkan dukungan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, termasuk keterlibatan investor.
Ia juga menguraikan langkah-langkah strategis untuk menciptakan desa-desa mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir, dalam sambutannya, menyatakan dukungan penuh terhadap pandangan yang disampaikan oleh Prof. Fernandes. Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung Barat telah melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pembangunan desa, seperti perbaikan jalan, penyediaan sambungan air bersih, pembangunan rumah untuk korban bencana, renovasi rumah tidak layak huni, rehabilitasi ruang kelas dan kantor, hingga pengadaan fasilitas kesehatan.
Ade menekankan pentingnya penyelarasan program prioritas dari Presiden dan Wakil Presiden, gubernur baru, hingga bupati terpilih. Selain itu, ia menargetkan penyusunan RKPD dapat selesai sebelum Juni 2025 agar program pembangunan dapat segera dilaksanakan.
Acara ini juga menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi lebih erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ade mengajak semua pihak untuk bersinergi menyamakan visi demi kemajuan Kabupaten Bandung Barat.
"Harapan kami, desa-desa di Bandung Barat tidak hanya menjadi desa juara di tingkat lokal, tetapi juga menjadi percontohan nasional," tegasnya. Acara diakhiri dengan optimisme tinggi bahwa RKPD 2026 mampu membawa perubahan signifikan dan mendorong transformasi sosial-ekonomi yang inklusif.
Dengan tema besar transformasi pembangunan yang berkelanjutan, Kick-Off Meeting RKPD ini menjadi awal yang strategis bagi Kabupaten Bandung Barat untuk melangkah maju, mengoptimalkan potensi daerah, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan yang matang dan terintegrasi.
Komentar
Posting Komentar