Telah digelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat
Acara ini dihadiri oleh Adi Saputra dari KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ahmad Sulaeman selaku Ketua KPU KBB, Ketua Bawaslu KBB, perwakilan Pemerintah KBB, Dandim, Polres, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Kejari Bandung Barat, Kesbangpol Kbb,Perwakilan partai politik, serta Gunawan Rasyid dari Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kbb,sebagai pemantau pemilu. Sejumlah media dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua KPU KBB menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada di KBB berlangsung lancar sejak awal 2024. Ia berharap forum ini dapat memberikan masukan konstruktif yang akan diteruskan ke KPU Provinsi Jawa Barat. Ketua KPU KBB juga mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam proses pemilu serta meminta maaf jika ada kekurangan.
Perwakilan KPU Jawa Barat, Hadi Saputra, menegaskan bahwa koordinasi di internal KPU semakin solid. Ia juga menyebutkan bahwa FGD serupa akan terus berlangsung hingga akhir bulan ini di berbagai daerah di Jawa Barat. Dari 26 kabupaten/kota, hanya Kabupaten Tasikmalaya yang hingga kini belum menetapkan pemimpin.
Program Ruang Gerak Bersama (RGB) menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemilu. Hadi berharap hasil diskusi ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan sistem pemilu di masa mendatang. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi.
Paparan Para Narasumber
Prof. Fauzan Ali Rasyid menyampaikan bahwa secara umum, kondisi keamanan di Jawa Barat selama pemilu tetap kondusif meskipun ada sengketa. Namun, angka partisipasi pemilih mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia menyoroti beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut, di antaranya:
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik.
Kejenuhan karena jarak waktu yang terlalu dekat dengan Pilpres.
Minimnya dana mobilisasi pemilih.
Tidak tepatnya penentuan hari pencoblosan, yang menyulitkan pemilih untuk datang ke TPS.
Kurangnya uji publik terhadap kapasitas calon pemimpin.
Prof. Fauzan menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat agar demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik. Ia juga mengkritisi usulan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, mengingat sistem demokrasi saat ini memberikan ruang lebih luas bagi rakyat untuk mengenal dan memilih pemimpinnya secara langsung.
Neni Nurhayati Direktor OF DEEP Indonesia,menyoroti kompleksitas pemilu di Indonesia yang dinilai lebih rumit dibanding negara lain. Ia mengungkapkan beberapa permasalahan yang perlu dievaluasi:
Faktor teknis seperti jumlah dan akses TPS.
Kandidat yang dihadirkan kurang aspiratif.
Ambang batas pencalonan yang masih menjadi perdebatan.
Netralitas aparat, dengan masih adanya dugaan intervensi dari berbagai pihak, termasuk aparat desa dan ASN.
Birokrasi yang rumit dalam proses pendaftaran pemantau pemilu.
Persoalan ego sektoral antara KPU, Bawaslu, dan DKPP yang sering memiliki tafsir berbeda terhadap regulasi.
Neni juga menyoroti tingginya biaya politik yang kerap mendorong praktik korupsi di kalangan kepala daerah. Ia mengusulkan adanya pemisahan antara pemilu lokal dan nasional agar pelaksanaannya lebih efektif.
Solihin memaparkan kondisi Pilkada di KBB yang tetap aman dan kondusif meskipun terdapat lima pasangan calon. Namun, angka partisipasi pemilih mengalami penurunan karena kejenuhan politik dan kurangnya inovasi dalam sistem pemilihan. Ia juga mengkritisi lemahnya penegakan aturan terhadap pelanggaran pemilu, seperti keterlibatan kepala desa yang mendukung salah satu calon.
Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menyoroti pentingnya konsistensi dalam menjaga demokrasi di KBB. Beliau menekankan perlunya peningkatan kesadaran politik di masyarakat, dan diharapkan KPU kedepannya mempunyai kantor, yang selama ini ngontrak, karena KPU sudah menjalankan tiga kali pemilu dengan lancar.
Perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penyuluhan di 16 kecamatan untuk mencegah tindak pidana pemilu serta memastikan kelancaran distribusi logistik.
Kesbangpol KBB mengapresiasi penyelenggaraan pemilu yang berjalan lancar. Mereka mencatat partisipasi Pilpres mencapai 84%, sedangkan Pilkada hanya 70%. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya jumlah TPS serta jarak waktu yang terlalu dekat antara Pilpres dan Pilkada. Kesbangpol berharap ada revisi regulasi terkait hal ini.
Perwakilan Partai Gerindra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu.
Ketua Forum Camat Kbb Agnes Virganti mengusulkan agar pencatatan data pemilih lebih akurat di masa depan serta mendorong Kesbangpol untuk lebih aktif dalam edukasi demokrasi. Ia berharap tingkat partisipasi pemilih meningkat karena suara rakyat adalah suara Tuhan.
Komentar
Posting Komentar