Bandung Barat, RIN - Untuk kedua kalinya Forum Masyarakat Bandung Barat (FMBB) mengadakan kegiatan musyawarah rakyat (Musra). Setelah gelaran yang pertama dilaksanakan di Balepare Kotabaru Parahyangan Padalarang, maka Musra yang kedua digelar pada hari Rabu kemarin (10/07/2024) di Aula HBS Cimareme Kecamatan Ngamprah.
Dalam kesempatan itu berbagai elemen masyarakat hadir, baik dari KPU, ormas, OKP, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Bahkan menurut para inisiatornya para pimpinan parpol pun diundang. Namun, dari sekian banyak parpol yang diundang, hanya empat parpol yang hadir, yaitu Gerindra, PSI, PAN dan Golkar.
"Esensi dari Musra ini adalah mengedukasi masyarakat KBB sebagai pemilik hak memilih untuk lebih cerdas dalam menentukan siapakah Bupati/Wakil Bupati yang pantas untuk KBB ke depan, minimal untuk 5 tahun masa jabatan mereka." Ujar, Daswan Muda, salah seorang inisiator Mubesra ketika dihubungi usai acara tersebut.
Kalaupun muncul pernyataan sikap yang menyatakan 'menolak artis' dan 'non-putra daerah', lanjut Daswan, itu hanya mengingatkan masyarakat bahwa calon Bupati/Wakil Bupati itu jangan sekedar bermodalkan figur publik saja, tapi harus betul-betul memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, dan diusahakan mengenal betul kultur serta keinginan rakyat KBB sebagai cerminan dari ruh pemekaran.
"Dalam usia yang sudah 17 tahun ini, semestinya KBB sudah mampu menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, baik dari sisi pembangunan fisik material infrastrukturnya maupun mental spiritual masyarakatnya. Kita harus jujur, bahwa hanya di lima tahun pertama saja semangat kebersamaan di antara stakeholder KBB yang bertekad mewujudkan ruh pemekaran," ucapnya.
Yakni, tambah Daswan, pelayanan publik yang mudah dan cepat serta kesejahteraan masyarakat yang merata, meskipun dengan kondisi anggaran yang masih morat-marit. Tapi selanjutnya, terjadi politisasi terhadap roda pemerintahan KBB sebagai implikasi dari hegemoni politik para parpol yang ada di lingkungan legislatif.
"Untuk itulah, perlu diberikan penekanan tersendiri bagi masyarakat KBB, bahwa pemilihan Bupati/Wakil Bupati itu harus berdasarkan kepada kepentingan masyarakat secara umum, bukan karena pragmatisme politik sesaat." Pungkasnya. (Yusuf)
Komentar
Posting Komentar