Forum Pelaku Jasa Konstruksi Kota Cimahi Gelar Seminar Bertajuk "Bangkit Bersama Pelaku Konstruksi di Era Digital Menuju Cimahi Campernik"

 Ketua Forum Pelaku Jasa Konstruksi Kota Cimahi Taufik Hembi, Sekda kota Cimahi H. Dikdik Suratno Nugrahawan, anggota DPRD Kota Cimahi Komisi III H. Enang Sahri Lukmansyah, dan Pincab Bank BJB Cimahi Ockie Castrena Yuliawan (dari kiri ke kanan)

KOTA BANDUNG, RIN - Forum Pelaku Jasa Konstruksi (FPJK) Kota Cimahi menggelar acara seminar bertajuk "Bangkit Bersama Pelaku Konstruksi di Era Digital Menuju Cimahi Campernik", di Hotel Sari Ater Kamboti Bandung, Jl. Lemahnendeut No. 7, Sukawarna Sukajadi, Kota Bandung, Rabu (26/6/2024).

Dengan mendatangkan narasumber Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi H. Dikdik Suratno Nugrahawan dan anggota DPRD Kota Cimahi dari Komisi III H. Enang Sahri Lukmansyah.

Acara seminar dihadiri oleh Ketua Forum Pelaku Jasa Konstruksi Kota Cimahi beserta jajaran, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Cimahi Fitriyadi, Pimpinan Cabang (Pincab) Bank BJB Cimahi Ockie Castrena Yuliawan, Ketua Kadin Kota Cimahi Asep Maryadi, dan para tamu undangan lainnya.

Sekda Kota Cimahi H. Dikdik Suratno Nugrahawan yang hadir sekaligus membuka acara secara langsung sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi FPJK Kota Cimahi ini.

"Saya berharap kegiatan ini terus dilakukan, karena kegiatan ini sangat positif dalam mendorong para pelaku jasa konstruksi di Kota Cimahi untuk bisa berkembang lebih baik dan lebih profesional," ucap Dikdik.

Walaupun infrastruktur sifatnya bukan yang utama di dalam proses pembangunan Kota Cimahi, kata Dikdik, tetapi infrastruktur ini sebagai penunjang.

"Karena masyarakat bergantung pada infrastruktur, jadi pembangunan yang dilakukan di Kota Cimahi ini harus bisa mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.

Di dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera, menurut Dikdik banyak tolak ukurnya atau indikatornya, dan tentunya dibutuhkan dukungan dari aspek yang lain.

"Seperti bagaimana kita menyiapkan sekolah, menyiapkan rumah sakit atau puskesmas, begitupun dalam konteks infrastruktur yang lainnya," terangnya.

Untuk itu, Dikdik mengajak kepada para pelaku jasa konstruksi untuk bisa terlibat secara aktif membangun Kota Cimahi ini.

Begitu pula diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Cimahi dari Komisi III H. Enang Sahri Lukmansyah mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan FPJK Kota Cimahi ini sangat luar biasa.

"Kegiatan sarasehan atau seminar atau bintek ini tujuannya agar para pelaku jasa konstruksi ini mempunyai kemampuan, ilmu dan bekal untuk bertarung dengan pengusaha-pengusaha luar," ujar Enang.

Seminar atau bimbingan ini sangat bagus kata Enang, karena dengan kegiatan ini para pelaku jasa konstruksi dapat menguasai dan memahami kegiatan usaha yang akan dikerjakannya.

Enang akui, pengusaha ini terbagi ke dalam beberapa kelompok, ada kelompok para pengusaha yang betul-betul menguasai secara keseluruhan, ada kelompok yang setengah-setengah, juga ada kelompok yang mencari sisa dari usaha itu sendiri seperti merentalkan bendera dan sebagainya.

"Dan yang kita hindari adalah kelompok yang hanya mengambil proyek untuk disewakan dan diberikan kepada orang lain, jadi proyek tersebut dilakukan oleh orang lain sedangkan dia hanya mengambil keuntungannya saja," terangnya.

Dengan adanya kegiatan seminar ini, Enang berharap para pelaku jasa konstruksi menerima wawasan yang lebih luas.

"Mengetahui dan memiliki ilmu yang mumpuni terhadap kontrak kerja atau tender yang akan dikerjakan, karena tender itu harus dilakukan dengan beberapa tahapan, jadi mereka harus sudah paham dan mengerti, apalagi sekarang dengan sistem digitalisasi, dimulai dari berkas konsep, berkas penawaran, dan sebagainya sekarang semuanya sudah langsung di upload dalam aplikasi digital," paparnya.

Hal senada disampaikan pula oleh Ketua Kadin Kota Cimahi Asep Maryadi, bahwa kegiatan yang diinisiasi FPJK Kota Cimahi ini sangat bagus dan harus dilakukan secara terus-menerus.

"Kegiatan diskusi ini juga sekaligus sebagai silaturahmi antar para pelaku jasa konstruksi di Kota Cimahi untuk menghadapi persaingan di era digital," ucap Asep.

Menurut Asep, persaingan itu tidak boleh dijadikan sebagai suatu hal yang ditakuti atau hal yang dibenci maupun dihindari.

"Justru persaingan itu harus membuat kita menjadi lebih professional, ibaratnya sesama pengusaha jasa konstruksi itu saling mengenal, apabila terjadi sesuatu hal di lapangan pun akan lebih mudah untuk menyelesaikannya," ulasnya.

Asep yakin kegiatan yang dilaksanakan FPJK ini akan menjadi sebuah terobosan khususnya di Kota Cimahi, karena efeknya kembali ke kualitas pekerjaan juga ke kualitas SDM nya pula.

"Dengan kegiatan ini tentunya kualitas pekerjaan maupun kualitas SDM nya akan lebih bagus, juga ke pemerintah pun selaku pemberi pekerjaan akan lebih mudah memilah-milah antara pengusaha yang profesional dan pengusaha yang belum menuju ke arah profesional, sehingga efeknya pembangunan pun kualitas daripada pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Cimahi, hasilnya akan lebih bagus," tandasnya.

Ketua Kadin Kota Cimahi Asep Maryadi (kanan bawah)

Sementara itu, Taufik Hembi selaku Ketua panitia acara sekaligus Ketua Forum Pelaku Jasa Konstruksi Kota Cimahi, yang aktif juga di Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, dan anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menjelaskan, bahwa tujuan digelarnya acara seminar ini sebagai bagian daripada transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

"Posisinya, kita sebagai pengusaha daerah harus merespon dan bisa menyesuaikan dengan regulasi yang ada di pusat," ucap Taufik.

Yang pada intinya itu, sambung Taufik, para pelaku jasa konstruksi harus benar-benar menyikapi arti dari keberlangsungan usaha dan kesempatan mendapatkan pekerjaan itu baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun di lingkungan tempat tinggal usahanya untuk tetap menjalankan roda ekonomi di wilayahnya sendiri.

Dikatakannya, Forum Pelaku Jasa Kontruksi Kota Cimahi ini adalah lintas asosiasi.

"Bagaimana penafsiran daripada regulasi supaya tidak berbeda-beda, kita tidak menginginkan adanya suatu model seperti tiang listrik berdiri sendiri, tapi kita menginginkan itu suatu Piramida, bagaimana menafsirkan undang-undang ini, kebutuhan atau persyaratan dari badan usaha yang kita punya itu terpenuhi," jelas Taufik.

Diakui oleh Taufik, bahwa tahun ini merupakan tahun terakhir dari masa transisi.

"Dimana dulu sertifikasi badan usaha diurus oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK), tapi sekarang sudah melalui Badan yang masing-masing Asosiasi itu berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT) jadi PT. LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha), misalnya ada rekan kami di Gapensi, itu PT. LSBU Gapensi, sedangkan kami di asosiasi Gapeksindo juga seperti itu, jadi PT. LSBU Gapeksindo," terangnya.

Semua itu, lanjut Taufik, memang harus terlepas dari LPJK daerah, dan sekarang semuanya harus berinduk ke Kementerian PUPR terutama untuk jasa konstruksi, sedangkan Akli menginduk ke Kementerian ESDM.

Maka dari itu, Taufik menambahkan, diperlukan adanya kegiatan ini untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi.

"Bagaimana cara kerja dan penanganannya untuk pekerjaan menengah dan besar itu, itu penting bagi kami supaya para pelaku jasa konstruksi kualitas SDM nya bisa naik," tutupnya.

(Sinta)